BERITA

PEMBAGIAN SK 100% DAN PENGAMBILAN SUMPAH PNS

Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH  menyerahkan SK 100 Persen dan mengambil sumpah kepada 438 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aula Kantor Bupati Malaka (29/5/2020). 438 PNS yang menerima SK 100 % terdiri dari 434 PNS Formasi Umum dan 4 orang formasi khusus (PTT Kementerian Kesehatan). Sehubungan dengan masih berada pada masa kedaruratan kesehatan Covid 19, maka dengan berpedoman pada20200529_135821 protokol kesehatan acara ini dibagi menjadi 8 gelombang. Dalam sambutannya Bupati berpesan agar PNS yang telah diambil sumpah harus menjaga 20200529_194715amanat yang diberikan  dengan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. “sebagai PNS harus memiliki 5 modal utama yaitu taat/loyal, jujur,rajin, tanggung jawab dan pintar” pesan beliau. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah dan Saksi Rohaniwan (am)

BKN Keluarkan SE Pelaporan Keberadaan dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik bagi PNS

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 14/SE/V/2020 Tentang Pelaporan Keberadaan dan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan BKN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona. SE ini dikeluarkan sebagai pedoman dalam melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar.

Dalam SE ini ditegaskan bagi setiap Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan/pemantauan terhadap keberadaan PNS pada saat libur nasional hari raya Idul Fitri (tanggal 21 sampai dengan 25 Mei 2020) yang menjadi tanggung jawab pembinaannya masing-masing dan wajib melaporkan hasil pengawasan/pemantauan secara berjenjang pada setiap unit kerja. Apabila terdapat PNS pada unit kerja yang telanjur bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebelum dikeluarkannya SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 maka PNS tersebut harus tetap berada di kota/kabupaten tujuan dan dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah lain.

PNS yang telanjur bepergian ke luar daerah diwajibkan kembali ke kota/kabupaten tempat bekerja apabila kota/kabupaten tempat bekerja dan/atau kota/kabupaten asal telah dinyatakan bebas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan wajib melampirkan keputusan kepala daerah asal dan tempat bekerja yang menyatakan suatu daerah telah bebas dari PSBB atau pembatasan aktivitas yang bersifat lokal, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Larangan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dikecualikan bagi PNS yang sedang menjalankan cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan menjalankan tugas kedinasan berkaitan dengan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat virus corona. Jika PNS melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam SE ini, maka akan diberlakukan penegakan disiplin sesuai dengan kategori dan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur pada SE Kepala BKN Nomor 11/SE/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (www.bkn.go.id)

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA MENGUMUMKAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR FORMASI TAHUN 2019

Pemerintah Kabupaten Malaka merilis hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun  2019 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka. Hasilnya, sebanyak 328 peserta dari 3.649 peserta yang telah mengikuti SKD dinyatakan memenuhi nilai ambang batas   dan berhak mengikuti Seleksi Kompeteskddddnsi Bidang (SKB) untuk memperebutkan 158 formasi. Hasil tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor : PANSELCPNSMLK.870/010/III/2020 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malaka Formasi Tahun 2019 yang dirilis mingggu (22/03) di blog Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Malaka. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 23/ 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019, mengatur bahwa jumlah pelamar yang dapat mengikuti SKB paling banyak tiga kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD. Peserta yang lolos ke tahap SKB, berhasil memenuhi passing grade berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 24/ 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2019. Berdasarkan peraturan itu, nilai ambang batas yang perlu dicapai peserta formasi umum, adalah 126 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP), 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 65 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pelaksanaan SKB yang secara nasional semula direncanakan pelaksanaannya mulai tanggal 25 Maret 2020 ditunda karena memperhatikan Status Tanggap Darurat Bencana Nasional Non-Alam Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan SKB akan diberitahukan kemudian dalam bentuk Surat Edaran berdasarkan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional. Jadwal pelaksanaan SKB Kabupaten Malaka akan diumumkan kemudian pada laman https://bkpsdmkabmalaka.wordpress.com/ setelah mendapatkan Surat Edaran dari Panitia Seleksi Nasional sehingga peserta diharapkan terus memantau informasi secara online (am).

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR KABUPATEN MALAKA FORMASI TAHUN 2019

skd

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) di lingkungan Pemkab Malaka dilakukan tanggal 19-26 Februari 2020. Seleksi dilaksanakan di Aula Kantor  Bupati Malaka yang diikuti oleh 3.649 pelamar.  Setiap hari seleksi dibagi menjadi 5 sesi dengan perserta setiap sesi 100 orang. Pelaksanaan seleksi berjalan aman dan lancar yang dilihat dari kesiapan panitia yang baik (Tim CAT BKN dan Panselda), antusias peserta dan keramaian penonton yang ramai memantau nilai peserta di layar hasil. (am)

PEMBAGIAN KARTUN UJIAN CPNS KABUPATEN MALAKA FORMASI TAHUN 2019

Bertempat di Kantor BKPSDM Kabupaten Malaka, panitia seleksi CPNS Kabupaten Malaka melaksanakan pembagian kartu ujian  bagi pelamar yang 70340139_2919321504763184_2632302803367755776_nlulus seleksi administrasi. Pembagian dilaksanakan selama empat hari yaitu tanggal 29-30 januari untuk tenaga guru, tanggal 31 januari tenaga kesehatan dan tenaga guru tanggal 3 februari 2020. Kegiatan ini berlangsung aman dan lancar. Para pelamar dengan tertib antri menerima kartu ujian di loket yang disediakan panitia. Setelah  mendapat kartu ujian pelamar harus menyiapkan diri untuk menghadapi tes dan panitia menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan ujian yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 26 februari 2020 di aula kantor bupati malaka (am).

PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN PENJABAT KEPALA DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

Bupati Malaka, dr.Stefanus Bria Seran,MPH melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administratur dan pejabat pengawas serta penjabat kepala desa lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka di Pantai Motadikin Kecamatan Malaka Tengah Jumat (11/10/2019). Bupati malaka dalam sambutannya mengingatkan bahwa jabatan yang dsimak-pesan-bupati-malaka-saat-melantik-76-pejabat-eselon-siapa-saja-merekaisandang pejabat bukan milik pejabat tetapi milik rakyat yang dititipkan kepada pejabat untuk melaksanakan tugas. Manakala pejabat yang bersangkutan sudah tidak layak menduduki jabatannya maka akan diambil kembali. Bupati mengingatkan lagi agar pejabat yang baru dilantik harus mengikuti aturan dan jangan melanggar. Aturan yang sering dilanggar yaitu, tidak disiplin dan korupsi. Pelantikan ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malaka, Pimpinan OPD, Forkompinda, tokoh masyarakat dan masyarakat yang penjabat desanya dilantik (am).

Dari Rakor Perencanaan ASN, Kepala BKN Ungkapkan Tiga Faktor Gagal Seleksi Administrasi CPNS 2018

Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Instansi Pusat dan Daerah tahun 2019 diprediksi mencapai 5,5 juta pendaftar. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan ASN Tahun 2020-2024 dan Pengadaan ASN Tahun 2019 di Jakarta Selatan, Selasa (30/07/2019).

Lebih lanjut Kepala BKN juga menyampaikan, dari hasil evaluasi pengadaan CPNS tahun 2018 terdapat tiga faktor terbanyak penyebab peserta gugur dalam seleksi administrasi, yaitu ijazah tidak sesuai kualifikasi pendidikan, dokumen pendukung tidak lengkap dan KTP yang di-uploadtidak jelas atau bukan KTP Asli. Banyaknya peserta yang mengundurkan diri setelah penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) juga menjadi permasalahan dalam rekrutmen CPNS tahun 2018, “Sehingga dibutuhkan koordinasi Instansi Pusat dan Daerah untuk mengatasi hal tersebut, terutama koordinasi mengenai data kependudukan,” ujarnya. Kepala BKN menambahkan bahwa saat ini telah tersedia 108 titik lokasi Station Computer Assisted Test (CAT) BKN dan CAT Instansi Daerah sebagai infrastruktur rekrutmen ASN tahun 2019 dengan jumlah 7.532 PC. “Tentu masih dibutuhkan tambahan titik lokasi lagi guna memberikan kemudahan bagi peserta rekrutmen ASN tahun 2019,” tambahnya.

Dalam Rakor yang digelar oleh Kementerian PANRB hingga esok tersebut, Menteri PANRB, Syafruddin menjelaskan bahwa pengembangan ASN merupakan kunci untuk menjawab dinamika tantangan Smart ASN 2024, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dalam rakor ini, Instansi Pusat dan Daerah akan bersinergi untuk memformulasikan SDM Aparatur yang merupakan aset utama organisasi melalui rekrutmen generasi Smart ASN secara bertahap. “Salah satunya dengan rekrutmen ASN yang berkompeten di bidang teknis, bidang pendidikan dan kesehatan tahun ini, guna mendukung percepatan pembangunan SDM tersebut,” ujarnya.

Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri, beserta para Bupati, Walikota, Kepala BKPSDM atau perwakilannya dari Instansi Daerah di Indonesia (Humas BKN).

PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL, KEPALA SEKOLAH
DAN PEMBAGIAN SK 80 % CPNS KABUPATEN MALAKA

Bertempat di Pantai Loodik, Kecamatan Kobalima, Kamis (4/4/2018) Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran,MPH melantik dan mengambil sumpah Pejabat Struktural Eselon III dan IV, Kepala Sekolah serta pembagian SK 80% CPNS Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018. Acara yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah, pimpinaan TNI Polri, masyarakat dan undangan lainnya berlangsung khidmad, aman dan lancar walaupun hanya beratapkan langit biru. Pemilihan pantai  sebagai tempat pelantikan bertunjuan mempromosikan keindahan pantai dan keindahannya yang masih tersembunyi untuk diketahui dunia. Acara diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dan dilanjutkan  dengan pembagian SK 80% Calon Pegawai Negeri Sipil kepada 436 orang CPNS dan penyerahan motor dinas kepada para kepala sekolah (am).

INFO TERKINI

“pelaksanaan seleksi CPNS tidak dipungut biaya apapun dari mulai pendaftaran online, verifikasi berkas,   pelaksanaan ujian hingga pengumuman kelulusan”

%d blogger menyukai ini: